SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

YLBHI Sebut Kasus Dugaan Suap Hakim Agung Nonaktif Sudrajad Dimyati Gambarkan Fenomena Gunung Es Korupsi Peradilan

Pengacara YP
Pengacara YP akui suap hakim MA untuk mempermudah pengurusan perkara/net

YAYASAN Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut kasus dugaan suap Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati menggambarkan fenomena gunung es korupsi peradilan. YLBHI menilai banyak kasus suap menyuap hingga pungli terkait peradilan.

“Ini merupakan sebuah potret di mana menggambarkan gunung es permasalahan dari masih tingginya praktik suap menyuap, korupsi, praktik pungli dan praktik-praktik lain dari buruknya pelayanan peradilan, ini jelas gambaran dari masih bermasalahnya upaya-upaya reformasi peradilan gitu,” kata Ketua YLBHI Muhammad Isnur kepada wartawan, Sabtu (24/9/2022).

Isnur mengatakan upaya reformasi peradilan belum berhasil menghilangkan praktik suap, bahkan di Mahkamah Agung (MA). Dia mengatakan kasus yang menjerat Sudrajad ini harus segera disikapi secara serius oleh MA.

Baca JugaKanwil Kemenkumham dan Polisi Selidiki Napi Anak yang Ditemukan Tewas di Lapas AmbonPPATK Temukan Adanya Setoran Tunai Lukas Enembe ke Kasino Judi Rp560 Miliar

“Di peradilan memang dalam banyak hal direformasi secara formalitas ya secara instrumen, secara peraturan, secara infrastruktur, tapi kemudian secara substansi bagaimana meraih keputusan yang ada itu sulit. Jadi ini juga menambah perkara-perkara sebelumnya di Mahkamah Agung yang di mana koruptor masih gentayangan praktik korupsi masih banyak, dan ini menandakan bahwa perubahan itu belum terlihat secara nyata ya, bagaimana strategi Mahkamah Agung menghilangkan praktik suap menyuap ini,” katanya.

Isnur menyebut praktik suap pengurusan perkara sudah sering terjadi. Dia mengatakan kasus suap di lembaga peradilan membuat negara seolah tak memiliki hukum.
Advertisement

Baca JugaBerikut Penjelasan Kerabat Korban 1 Keluarga 4 Orang Tewas di Perumahan Citra Garden Satu ExtensionNajwa Shihab Perlihatkan Bukti, Ada 7 Poin Larangan Pamer Kemewahan Bagi Anggota Polri dan Keluarga

“Ini menjadi tamparan keras bagi Mahkamah Agung bisa menjawab dan saya juga mendengar sebenarnya praktik suap menyuap ini terjadi di perkara-perkara lain. Jadi bagi teman-teman advokat sudah jadi rahasia umum. Hakim minta uang gitu,” katanya.

“Jadi ini harus segera disikapi serius karena peradilan itu benteng terakhir pengadilan masyarakat ya. Kalau kemudian benteng pengadilan masyarakat masih seperti ini ya tidak ada hukum di negara kita,” tambahnya.

Kasus yang menjerat Sudrajad Dimyati ini diawali operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di Jakarta dan Semarang. KPK kemudian melakukan gelar perkara. Setelah itu, KPK mengumumkan 10 orang sebagai tersangka, termasuk Dimyati.

Baca JugaSaat Lepas Landas, Pesawat Milik LATAM Tabrak Truk DamkarBIN Bantah Kabar Beri Info ke Pengacara Keluarga Brigadir J

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan mengungkapkan kasus tersebut diawali dengan adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari koperasi simpan pinjam ID (Intidana) di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan oleh debitur Koperasi Simpan Pinjam ID, Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) dengan diwakili melalui kuasa hukumnya yakni Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES).

Pada 2022, Heryanto dan Ivan Dwi melakukan pengajuan kasasi dengan masih mempercayakan Yosep dan Eko sebagai kuasa hukumnya. Dalam pengurusan kasasi ini, diduga Yosep dan Eko melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan MA yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan Majelis Hakim yang nantinya bisa mengkondisikan putusan sesuai dengan keinginan Yosep dan Eko.

Desy Yustria selanjutnya diduga mengajak Elly Tri Pangestu (RTP) selaku Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung dan Muhajir Habibie (MH) selaku PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke Majelis Hakim. Desy dkk diduga menjadi representasi dari Sudrajad Dimyati (SD) dan beberapa pihak di MA untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara.

Baca JugaKomnas HAM: Pelaku Punya Lokasi Perencanaan Pembunuhan dan Mutilasi dengan Sebutan ‘Mako’ di MimikaTeriakan dari Panggilan Darurat Pertama Terkait Tragedi Halloween Itaewon, Isinya Cerita Kondisi Mengerikan

“Terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES pada Majelis Hakim berasal dari HT dan IDKS. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar SGD 202.000 (ekuivalen Rp 2,2 miliar) yang kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar sejumlah Rp 250 juta, MH menerima sekitar sejumlah Rp 850 juta, ETP menerima sekitar sejumlah Rp 100 juta dan SD menerima sekitar sejumlah Rp 800 juta yang penerimaannya melalui ETP,” ujar Firli.

Berikut daftar 10 tersangka kasus ini:

Sebagai Penerima:

  • Sudrajad Dimyati, Hakim Agung pada Mahkamah Agung
  • Elly Tri Pangestu, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung
  • Desy Yustria, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
  • Muhajir Habibie, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
  • Nurmanto Akmal, PNS Mahkamah Agung
  • Albasri, PNS Mahkamah Agung

Sebagai Pemberi:

  • Yosep Parera, Pengacara
  • Eko Suparno, Pengacara
  • Heryanto Tanaka, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)
  • Ivan Dwi Kusuma Sujanto, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)

Baca JugaPSSI Angkat Suara Terkait Keputusan PT Liga Indonesia Baru Menolak Rekomendasi Polisi Sebelum Tragedi KanjuruhanSinggung Perintah Irjen Teddy Minahasa untuk Jebak Linda Terkait Kasus Narkoba, Pihak AKBP Doddy Prawiranegara: Sangat Janggal

Kirim Komentar

Ketika Sains Melihat Hantu Kenapa Indonesia Tak Dijadikan Negara Islam Saja? Terungkap Alasan Hepatitis Akut Disebut Misterius