SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Yanto Irianto Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum dari Unissula

WhatsApp Image 2022 10 18 at 11.52.15
DR. Yanto Irianto, SH.,MH

YANTO Irianto berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum (FH) (UNISSULA) dengan IPK 3,90. Ia berhasil mempertahankan disertasinya dihadapan dewan penguji pada Ujian Terbuka di Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), pada Sabtu (10/92022).

Yanto Irianto mengangkat disertasi dengan judul Rekonstruksi Regulasi Penyitaan Aset Milik Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan. Penelitian disertasi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penyitaan aset milik tersangka oleh KPK apakah telag memenuhi nilai-nilai keadilan, 2) mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi penyitaan aset milik tersangka korupsi oleh KPK, 3) merekonstruksi regulasi tentang penyitaan aset milik tersangka oleh KPK yang berbasis nilai keadilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan dalam praktik hukum seringkali terjadi polemik penyitaan aset yang tidak terkait kasus korupsi, jika penyidik menggunakan instrumen UU Tindak Pidana Pencucian Uang, maka aset yang disita haruslah harta kekayaan yang berasal dari kejahatan korupsi.

Baca JugaDinyatakan Hilang, Mahasiswi IPB Adzra Nabila Diduga Terperosok di Gorong-gorong dan Masuk ke Drainase yang Mengalirkan Air ke Sungai CiliwungTemuan Belasan Karung Berisi Bangkai Ayam di Sungai Ngaglik Salatiga

Masih dikutip dalam disertasinya, disebutkan kewenangan KPK yang begitu luas menimbulkan perbedaan antara kewenangan penegak hukum yang diatur dalam KUHAP dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Praktiknya ada beberapa permasalahan terkait kewenangan KPK yang diatur dalam UU tersebut. Khususnya dalam masalah penyitaan,” ungkap Yanto Irianto yang menggawangi Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati di kantornya, Selasa (18/10).

Baca JugaPolisi Temukan Adanya Bungkus Makanan dan Struk Belanja Saat Olah TKP 1 Keluarga Tewas di KalideresUsai Dapat Sanksi Teguran Lisan, Ganjar Pranowo: Terima Kasih dari Pak Sekjen, Saya Kader yang Taat

8ae9e419 d096 47bf a897 617ff25e65c6

Menurutnya, ada permasalahan yang mendasar terhadap batas-batas kewenangan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan. Batas-batas itu diperlukan agar tidak terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang sehingga berakibat hak-hak tersangka tidak terlindungi.

“Batasan tersebut salah satunya adalah kewajiban penyidik untuk melakukan penyitaan yang harus disertai surat izin ketua pengadilan negeri, dan ini termaktub di Vide Pasal 38 KUHAP,” jelasnya.

c2d658b8 dec8 4c58 ab71 00661cf5f791 1 e1666069352351

Lebih lanjut, surat izin tersebut agar ketua pengadilan negeri dapat mengawasi tindakan penyitaan oleh penyidik dan agar terwujudnya kerja sama yang serasi antara penegak hukum yang ada didasari pada prinsip saling koordinasi yang terdapat dalam KUHAP.

Baca JugaSri Mulyani Kaget Melihat Fenomena Jumlah Gelandangan di Amerika Serikat, Begini Tanggapan Pengamat Kebijakan PublikIrjen Teddy Minahasa Resmi Ditahan di Kasus Narkoba, Hotman Paris Hutapea Tiba di Polda Metro Jaya

Hal ini menimbulkan pertanyaan, imbuhnya, apa yang terjadi dalam praktik jika ketentuan tidak mensyaratkan surat izin tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dimana tidak adanya syarat tersebut, maka ketentuan khusus yang mengatur kewenangan penyitaan terhadap penyidik KPK berpotensi terjadinya tindakan penyitaan yang sewenang-wenang sehingga melanggar hak tersangka.

Kirim Komentar

Ketika Sains Melihat Hantu Kenapa Indonesia Tak Dijadikan Negara Islam Saja? Terungkap Alasan Hepatitis Akut Disebut Misterius