SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Selain Ganjar Pranowo, Dewan Kolonel Loyalis Puan Maharani Kena Sanksi Keras dari PDI Perjuangan

700103 04362916062021 Johan Budi PDIP
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi/Net

SELAIN Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bidang Kehormatan DPP PDI-P juga menjatuhkan sanksi kepada kadernya yang menamakan diri Dewan Kolonel.

Dewan Kolonel adalah kader PDI-P yang merupakan anggota DPR dan menyatakan diri mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (capres).

“Supaya sama dengan juga yang kami jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel,” kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Baca JugaBeredar Video Saat Perdana Menteri Kanada Dimarahi Xi Jinping, Begini Penjelasan Justin TrudeauAjudan Ferdy Sambo Sebut Putri Candrawathi Menangis Usai Brigadir J Ditembak

“Antara lain Pak Trimedya Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Masinton, Pak Prof Hendrawan,” katanya melanjutkan.

Komarudin menjelaskan, empat kader tersebut dikenakan sanksi keras dan terakhir.

“Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai, dan sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras dan terakhir,” jelasnya.

Baca JugaKasus Narkoba Irjen Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea Sebut Ada Konspirasi AKBP Doddy-LindaYanto Irianto Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum dari Unissula

Komarudin mengatakan, empat kader PDI-P itu dikenakan sanksi karena berbicara soal Dewan Kolonel kepada media.

PDI-P juga bakal memanggil untuk dimintai klarifikasi kepada sejumlah kader lainnya yang juga anggota Dewan Kolonel.

Di hari yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga dijatuhi sanksi teguran lisan karena membuat pernyataan siap menjadi capres.

Baca JugaPakaikan Baju ke Jenazah Brigadir J, Adik Yosua: Kombes Melarang SayaTidak Gubris Tekanan Internasional, Rusia Pilih Perang Daripada Bernegoisasi

“Kalau bung Ganjar tadi saya sampaikan, meskipun pernyataan itu tidak melanggar aturan tapi menimbulkan multitafsir di media karena itu kami memberi sanksi teguran lisan,” ungkap Komarudin.

Sebelumnya Bidang Kehormatan DPP PDI-P memberikan surat teguran keras dan terakhir pada Dewan Kolonel. Hanya saja saat itu belum terungkap siapa saja yang mendapat teguran. Komarudin Watubun mengatakan bahwa surat tersebut sudah diterbitkan sejak 5 Oktober 2022.

“Ya kita memberi teguran keras dan terakhir ya kepada beberapa anggota, saya tidak ingat persis ya berapa, nanti dicek lagi di surat sekretariat,” katanya, Jumat (21/10/2022).

Baca JugaTerungkap Siti Elina Todong Paspampres di Depan Istana Merdeka Tanpa Peluru, Ingin Bertemu Jokowi Bilang Dasar Negara Indonesia SalahTragedi Halloween di Itaewon, Dubes Indonesia di Seoul: 2 Warga Asing Dipastikan Bukan WNI

“Dan teguran itu berjenjang, jadi kalau berulang-ulang ya diberi teguran keras teguran keras terakhir. Kalau diulang lagi ya teguran lebih keras ya pemecatan,” tegasnya. (*)

Kirim Komentar

Ketika Sains Melihat Hantu Kenapa Indonesia Tak Dijadikan Negara Islam Saja? Terungkap Alasan Hepatitis Akut Disebut Misterius