SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Perjalanan Pinangki Sirna Milasari dari Tuntutan hingga Vonis Banding, Kini Bebas Bersyarat

Sidang Perdana Jaksa Pinangki 1
Pinangki Sirna Malasari

PINANGKI Sirna Malasari kini bebas bersyarat. Pinangki sebelumnya mendapat pemotongan hukuman dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara.

delik.news merangkum perjalanan hukuman Pinangki mulai dari tuntutan hingga vonis banding Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Berikut ini perjalanan kasusnya:

Dituntut 4 Tahun

Ditilik ke belakang, pemotongan hukuman Pinangki itu sama dengan tuntutan jaksa. Dalam tuntutannya kala itu, jaksa hanya menuntut Pinangki dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Baca JugaProses Visum Bakal Lebih Mudah, Dokter Forensik Imbau Korban Kekerasan Seksual Tidak Menunda Pelaporan ke PenyidikIPW: Mayoritas Personel Polri Yang Ikut Terseret dalam Kasus Duren Tiga Anggota Satgas Khusus Merah Putih

Pinangki disebut jaksa terbukti menguasai suap USD 450 ribu dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa MA. Pinangki juga dinilai terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Menuntut majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta yang mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Pinangki Sirna Malasari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsider dan dakwaan kedua tentang TPPU, dan dakwaan ketiga subsider,” kata jaksa Yanuar Utomo saat membacakan amar tuntutan di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (11/1/2021).

Baca JugaIni Isi Surat FIFA ke Presiden JokowiJelang Gelar Sumpah Relawan Dukung Total Ganjar Pranowo RI-I, Tidak Terjebak Kultus Individu

Divonis 10 Tahun

Namun hakim Pengadilan Tipikor Jakarta berkata lain. Hakim memutuskan menghukum Pinangki 10 tahun penjara. Pinangki dinyatakan terbukti bersalah menerima suap USD 450 ribu dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) dan melakukan TPPU serta permufakatan jahat. Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Dr Pinangki Sirna Malasari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu subsider dan pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ketiga subsider,” kata hakim ketua Ignasius Eko Purwanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (8/2/2021).

Pinangki dinyatakan melanggar Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pinangki juga bersalah melakukan permufakatan jahat melanggar Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor. Selain itu, Pinangki melanggar pasal pencucian uang, yaitu Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan TPPU.

Baca JugaAkui Heran Atas Data Pribadinya Telah Dibocorkan Bjorka, Cak Imin: Saya Mengundurkan Diri dari WAPolisi Temukan 46 Botol Berukuran 550 ml Diduga Miras di Area Stadion Kanjuruhan

“Menjatuhkan hukuman pidana hukum kepada terdakwa dengan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta, dengan ketentuan apabila tidak tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 bulan,” ucap hakim Eko.

Pinangki Ajukan Banding

Tak terima divonis 10 tahun bui, Pinangki pun mengajukan permohonan banding. Bandingnya Pinangki membuat jaksa juga memohonkan banding.

Dalam permohonan bandingnya, Korps Adyaksa setuju dengan hukuman 10 tahun penjara. Jaksa meminta hakim pengadilan tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Baca JugaKasus Ferdy Sambo Jadi Sorotan Media AsingAksi Koboi Pengendara Fortuner Berplat Merah Todongkan Pistol di Tol Jagorawi

Hal itu terungkap dalam permohonan banding jaksa penuntut umum (JPU) yang tertuang dalam salinan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang dikutip detikcom, Minggu (20/6/2021).

“Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst,” pinta JPU.

JPU juga menyetujui isi putusan yang telah dijatuhkan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama. Adapun yang menjadi alasan JPU mengajukan permintaan banding adalah untuk memenuhi persyaratan dan menjamin hak JPU apabila akan melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 244 KUHAP.

Baca JugaMassa Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM di Depan Kompleks MPR/DPR, Ini 3 TuntutannyaJasad Pria Tangan Terikat Borgol Bagian Kelamin Tidak Ada Ditemukan di Sungai Ciwulan

“Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan semua yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa tidak beralasan dan penuntut umum berpendapat putusan majelis hakim telah sesuai dengan fakta, oleh sebab itu memori banding penasihat hukum terdakwa harus dikesampingkan,” demikian bunyi kutipan banding JPU.

Kirim Komentar