SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Pemerintah Harus Tegaskan Pancasila sebagai Dasar Negara, Bukan Pilar yang Disosialisasikan MPR

5b9a50e3 7c71 42af a07a bfd3bcda23f7
Koordinator Komunitas Pancasila Dasar Negara Bukan Pilar, Kangjeng Raden Aryo Panji Eri Ratmanto bersama Rektor UMY Prof Dr Ir Gunawan Budiyanto MP IPM di Kampus UMY, Jumat 11 November 2022.

PANCASILA harus tetap berdiri sebagai dasar negara, bukan pilar negara, sebagaimana disosialisasikan MPR RI. Sebagai pilar negara, Pancasila mudah diganti dengan ideologi mana pun.

Pemerintah diingatkan untuk menegaskan kembali bahwa Pancasila bukan salah satu dari empat pilar negara yang disosialisasikan MPR, kemudian mendapat penolakan dari Mahkamah Konstitusi. Pancasila tetap sebagai Dasar Negara yang kokoh bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlaku dari Sabang sampai Merauke. Sosialisasi Pancaslia sebagai Dasar Negara sebaiknya dilakukan kepada kelompok-kelompok yang ingin menggantikan Pancasila dengan idelogi lain.

Koordinator Komunitas Pancasila Dasar Negara Bukan Pilar, Kangjeng Raden Aryo Panji Eri Ratmanto mengatakan, dirinya bersama sejumlah anggota Komunitas Pancasila sebagai Dasar Negara Bukan Pilar diterima langsung oleh Rektor UMY Prof Dr Ir Gunawan Budiyanto MP IPM di Kampus UMY, Jumat 11 November 2022.

Baca JugaKuasa Hukum Brigadir J Kamaruddin Simanjuntak Pastikan Seluruh Saksi Hadiri Sidang BesokSampaikan Terima Kasih ke Presiden, Guntur Soekarnoputra: Pernyataan Pak Jokowi Bersihkan Nama Soekarno Tidak Terlibat G30S PKI

Pada kesempatan itu, mereka berdialog tentang masalah kebangsaan. Trah Pangeran Samber Nyawa (Mangkunegoro Pertama) ini mendesak pemerintah segera menegaskan dan mengembalikan posisi Pancasila sebagai dasar negara, bukan sebagai pilar negara.

Kata pilar negara ini sangat lemah, rapuh, mudah diganti dengan pilar lain dibandingkan sebagai dasar negara. Keempat pilar yang disosialisasikan MPR RI, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Baca JugaHakim Tolak Nota Keberatan Ferdy SamboPria Diduga Penembak Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan Tewas

Selain memasukkan Pancasila menjadi salah satu pilar bangsa, MPR juga sudah melakukan amandemen terhadap UUD 1945 untuk keempat kali. Lebih lagi, amandemen itu tidak tercatat dalam lembaran negara.

”Jangan sampai suatu saat pembukaan UUD 1945 pun diamandemen. Jika ini terjadi dan mayoritas masyarakat diam, tanpa disadari negara ini sudah digiring ke ideologi tertentu,” katanya.

Sentana Dalem Keraton Surakarta Hadiningrat ini mengatakan, Komunitas Pancasila Dasar Negara Bukan Pilar menghadirkan sebuah buku berjudul ”Pancasila sebagai Dasar Negara, Bukan Pilar”, yang ditulis oleh 26 penulis, dari berbagai kalangan. Buku ini wajib dibaca semua warga bangsa ini untuk membangun pemahaman yang tepat tentang Pancasila.

Baca JugaBjorka Hadir Kembali Penuhi Janji, Retas 44 Juta Data Pengguna MyPertaminaDaden Miftahul Haq Sebut Ferdy Sambo Ucap ‘Tenang Saja Chad, Saya Bela Kamu Walau Pangkat Jabatan Taruhannya’ Usai Bharada E Tembak Brigadir J

Perjuangan komunitas ini berdasar juga pada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100 Tahun 2014 yang menyatakan Pancasila bukan Pilar, sekaligus membatalkan Pasal 34 Ayat 3(b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pemohon uji materi uji materi undang-undang tersebut adalah Masyarakat Pengawal Pancasila Jogya-Solo dan Semarang.

Kata pilar dan dasar negara, dua kata yang memiliki makna sangat berbeda, oleh karena itu frasa dasar negara tidak bisa diganti dengan istilah apa pun.

Pemikiran ini harus diluruskan dan disosialisasikan agar tidak dimanfaatkan pihak tertentu karena dapat merugikan masa depan bangsa. ”Kekeliruan fatal seperti ini tidak bisa dibiarkan berlangsung begitu saja. MK sudah membatalkan istilah itu, pemerintah harus mengembalikan posisi Pancasila sebagai dasar negara, bukan pilar lagi,” tegasnya.

Baca JugaSaksi Ungkap Ferdy Sambo Sosok yang Gampang MarahPermintaan Maaf Bharada E ke Penyidik Polres Jakses Terkait Keterangan Bohong Saat Diinterogasi

Terpisah, pengamat Politik dan Intelijen dari Indonesian Political Watch (IndoPol Watch) Bondhan W mengatakan sosialisasi Pancasila oleh pemerintah dan MPR selama ini pun terbatas di kalangan atas yang sudah paham Pancasila.

Sosialisasi itu mestiya terhadap kelompok masyarakat akar rumput dan terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Pancasila.

Pemerintah mudah mengidentifikasi, kelompok mana yang perlu diberi pemahaman secara mendalam dan lengkap mengenai Pancasila dan butir-butir yang terkandung di dalamnya. Kelompok ini malah dengan terang-terangan melakukan pawai keliling di beberapa kota menjelang hari Lahir Pancasila.

Baca JugaPistol Satlantas Saat Dibersihkan Meletus, Pengendara Mobil Tertembak, Kapolda Kalbar PrihatinBerikut Ucapan Lengkap Ibu Brigadir J di Hadapan Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal

Penggemar ideologi yang berseberangan dengan Pancasila ini sudah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, instansi pemerintah, dan bahkan perguruan tinggi. Aktivitas mereka tertutup, tetapi dapat dipantau melalui sejumlah hal yang mereka tampilkan atau perkenalkan.

”Saya kira intelijen kita tahu siapa mereka itu. Nah, kelompok yang berseberangan dengan Pancasila ini mestinya sesering mungkin mendapatkan penjelasan dan pendalaman tentang Pancasila,” kata Bondhan.

Ia mengatakan, ada sebagian masyarakat yang belum memiliki listrik, air bersih, dan infrastruktur jalan yang memadai, tetapi mereka sangat Pancasilais dalam kehidupan sehari-hari. Sementara kelompok yang berseberangan dengan Pancasila ini menikmati sarana dan prasarana yang begitu lengkap dihadirkan pemerintah.

Baca JugaUpdate Kasus Gagal Ginjal Akut di Indonesia, Berikut Poin Penjelasan MenkesBeredar Video Saat Perdana Menteri Kanada Dimarahi Xi Jinping, Begini Penjelasan Justin Trudeau

Bung Karno yang menggali nilai-nilai Pancasila sambil duduk merenung di bawah pohon sukun. Jangan sampai nilai-nilai Pancasila yang digali Soekarno ini kemudian dikuburkan oleh generasi sekarang dan yang akan datang melalui paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila.

”Bila perlu, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila digalakan lagi di sekolah-sekolah dan masyarakat umum,” katanya. (*)

Kirim Komentar