SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Mahfud MD: Pemerintah Tampung Usulan Usulan Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

8170 Mahfud MD Meminta Surat Pencekalan Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab Kirim Kekantornya
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md

KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11). Selain mendengar laporan pelaksanaan pemilu 2019, usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD sempat disinggung dalam pertemuan.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan usulan yang disampaikan ditampung oleh Presiden Joko Widodo. Namun, belum ada keputusan apapun yang diambil pemerintah.

lg.php?bannerid=835&campaignid=78&zoneid=167&loc=https%3A%2F%2Fmediaindonesia.com%2Fread%2Fdetail%2F270760 pemerintah tampung usulan kepala daerah dipilih oleh dprd&referer=https%3A%2F%2Fwww.google

“Artinya semua ditampung dulu, semua ide ditampung. Posisi tadi kan KPU yang melapor (hasil pemilu 2019), kalau secara internal nanti kita akan bicara,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11).

Baca JugaSoal RUU KUHP, Haris Azhar: Bakal Ada Klaster Baru yang DipenjarainFormasi Sebut Sejumlah Dosa Besar yang Diduga Dilakukan Airlangga Hartarto

Selain itu, evaluasi sistem pemilihan langsung kepala daerah juga sempat disinggung. Namun, lanjut Mahfud, pembahasan lebih lanjut akan dilakukan di lain waktu.

“Ada disinggung tapi tidak dibahas, tapi pemerintah belum punya pendapat resmi. Kami baru saling lempar ide jadi belum dibahas dan belum ada kesimpulan. Tapi tentu akan dibahas,” ungkapnya.

Baca JugaKedubes AS Buka Loker untuk Lulusan SMA hingga S1, Simak Syarat dan KetentuannyaBaim Wong Minta Maaf Terkait Video Prank KDRT di Kantor Polisi, Polres Metro Jaksel: Mengarah Pidana

Di sisi lain, dalam pertemuan tersebut disebut evaluasi pelaksanaan pemilu 2019 terkait proses pemilihan hingga penghitungan dinilai cukup memakan waktu dan tenaga. Mahfud menyebut, usulan rekapitulasi elektronik bisa dipertimbangkan.

“Itu diperhitungkan sehingga misalnya ada usul kemungkinan ada e-rekap (rekapitulasi elektronik) nantinya. Sehingga begitu dari TPS (tempat pemungutan suara) bisa langsung ke pusat itu semua sedang dipertimbangkan dan apa akibatnya,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia mengatakan pemerintah akan melakukan revisi terhadap UU Pemilu maupun Pilkada. Diusahakan, tahun depan sudah dibahas antara pemerintah dengan DPR.

Baca JugaKomnas HAM Ungkap Ponsel Yosua Sempat Diganti Sebelum Diserahkan ke Pihak KepolisianTak Ada Hubungan Diplomatik, Delegasi Israel Gali Potensi Investasi Bisnis Start Up di Indonesia

“Mengapa? Karena itu untuk memberi waktu lebih banyak kepada KPU menyiapkan teknis. Jadi KPU-nya lebih dulu tahu terhadap UU-nya,” pungkasnya. (*)

Kirim Komentar