SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Komnas HAM Sebut Kasus Mutilasi Warga Sipil Mimika Sebagai Pembunuhan Berencana

polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan disertai mutilasi yang terjadi di kabupaten mimika papua dok polda papua 2 169
Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan disertai mutilasi yang terjadi di Kabupaten Mimika, Papua. (dok Polda Papua)

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut kasus prajurit TNI yang memutilasi warga sipil di Kabupaten Mimika, Papua, sebagai pembunuhan berencana.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyebut temuan itu merupakan hasil dari pemantauan dan penyelidikan yang telah dilakukan timnya.

Komnas HAM telah memeriksa keenam terduga pelaku, 19 saksi, pemeriksaan lokasi dan turut serta dalam rekonstruksi peristiwa.

Baca JugaDilaporkan Soal Dugaan Penyebaran Berita Bohong, Pengacara Brigadir J: Silakan BuktikanPinangki Sirna Malasari Bebas Bersyarat

“Dari berbagai keterangan yang kita ambil, dari berbagai pihak, dan analisis atas fakta, pertama, ada temuan awal perencanaan pembunuhan dan mutilasi,” kata Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat pada Selasa (20/9).

Anam menyampaikan perencanaan itu sudah dilakukan beberapa kali oleh pelaku. Namun, rencana pelaku bertemu korban sempat ditunda dari hari yang telah ditetapkan. Komnas HAM juga menemukan lokasi yang digunakan para pelaku untuk merencanakan kejahatan tersebut.

Baca JugaTeka-Teki Langit Kyiv di Ukraina Dipenuhi UFOFahira Idris: Kebijakan Kenaikan Harga BBM Menjauhkan Prinsip Keadilan Sosial dalam Penyelenggaraan Perekonomian Indonesia

Selain itu, terdapat komunikasi melalui gawai (HP) para pelaku. Anam menyebut komunikasi itu bagian dari perencanaan sebelum pembunuhan dilakukan.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan temuan lainnya adalah salah satu pelaku mengenal korban.

“Berdasarkan hasil temuan faktual, diketahui bahwa salah satu pelaku mengenali korban dan pernah bertemu,” kata Beka.

Baca JugaJokowi Ingatkan Polri Soal Gaya Hidup MewahBerikut Kronologi Helikopter Polri P-1103 Hilang Kontak di Babel

Beka menyampaikan Komnas HAM RI mengecam tindakan yang dilakukan oleh para pelaku yang melukai nurani dan merendahkan martabat manusia.

“Oleh karenanya, para pelaku harus dihukum seberat-beratnya termasuk pemecatan dari keanggotaan TNI,” ucapnya.

Diketahui, kepolisian telah menetapkan enam tersangka. Keenam tersangka itu dijerat pasal berlapis, untuk Mayor Inf HFD disangkakan pasal 365 ayat (4) KUHP Jo 340 KUHP jo 339 KUHP Jo 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP jo 221 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 126 KUHPM jo 148 KUHPM.

Baca JugaTGIPF Tragedi Kanjuruhan Temukan Adanya Rekaman CCTV Durasi 3 Jam 21 Menit yang DihapusRektor Unila Terjaring OTK KPK, Berikut Fakta Kasus Suap Penerimaan Mahasiswa Baru Lewat Jalur Mandiri

Sedangkan lima tersangka Kapten Inf DK, Praka PR, Pratu RPC, Pratu RAS, Pratu ROM dijerat pasal 365 ayat (4) KUHP Jo 340 KUHP jo 339 KUHP Jo 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP jo 406 ayat (1) KUHP jo 221 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Kirim Komentar