SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Ganjar Pranowo Sebut Ada Upaya Adu Domba di Internal Partai Terkait Isu Jokowi Ketum PDI Perjuangan

ganjar pranowo membuka webinar investasi jawa tengah 2020
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyebut ada upaya mengadu domba di internal partainya terkait isu dukungan Joko Widodo maju menjadi Ketua Umum PDIP pada 2024.

“Saya meminta semua mewaspadai adanya penumpang gelap yang ingin menciptakan disharmoni hubungan di tubuh PDIP. Agar siapa pun tidak membuat gerakan yang merusak nama baik seseorang,” kata Ganjar Pranowo, mengutip Antara, Minggu, 30 Oktober.

Menurut Ganjar, dirinya dengan Presiden Jokowi merupakan orang partai politik yang memahami bagaimana aturan dan relasi di parpol.

Baca JugaJejak Bom Mobil Tewaskan 100 Orang di SomaliaEkonomi Ambruk hingga Banyak Persoalan di Indonesia, Ini Resep Benny K Harman

“(Ide Jokowi Ketum PDIP) itu sebuah ‘kengawuran’ dan imajinasi dari seorang yang tidak mengerti aturan di PDI Perjuangan, yang tidak mengerti relasi di antara kami di dalam partai, dan sangat sembrono,” ujarnya.

Mengenai suksesi ketua umum, lanjut dia, kongres partai sudah mengaturnya sehingga ide Jokowi merebut tampuk kepemimpinan PDIP itu tidak benar.

Baca JugaBuku Hitam Ferdy Sambo Ingat Buku Merah Tito KarnavianMantan Jurnalis TV Pemerintah Kecam Invasi Kremlin, Marina Ovsyannikova Berhasil Kabur dari Tahanan Rumah

Ganjar mengajak agar seluruh pendukung Presiden Jokowi konter isu tersebut, agar tidak menjadi bola liar.

“Saya kira yang seperti ini mesti dicermati, apakah ini ide pribadi atau seruan orang. Kita yang sejak awal mendukung Pak Jokowi di dalam pemerintahan tentu harus segera konter orang-orang semacam ini agar tidak terpancing situasi yang mengadu domba,” ucapnya.

Ganjar menilai nuansa penumpang gelap dan adu domba juga tercium pada kejadian beberapa waktu lalu, dimana saat itu ada sekelompok orang mengaku sebagai sukarelawan Ganjar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut Ketua DPR RI Puan Maharani terkait kasus KTP elektronik.

Baca Juga2 Anggota Polres Tulungagung dan Trenggalek Meninggal Dunia di Stadion KanjuruhanPolisi Temukan Adanya Bungkus Makanan dan Struk Belanja Saat Olah TKP 1 Keluarga Tewas di Kalideres

Dirinya meminta agar sukarelawan manapun tidak menggunakan strategi-strategi politik kotor, terlebih menjelang pesta demokrasi pada tahun 2024.

“Saya ingin menyampaikan relawan manapun atau siapa pun, satu agar tidak menjelek-jelekkan orang, dua tidak mendiskreditkan orang, tiga juga tidak mendiskreditkan partai-partai,” ujarnya. (*)

 

Kirim Komentar