SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

6 Oknum TNI AD Jadi Tersangka Kasus Mutilasi Warga Sipil di Mimika

6 anggota tni ad jadi tersangka mutilasi warga sipil di mimika zcr
Danpuspomad Letnan Jenderal Chandra W Sukotjo mengatakan, enam anggota TNI AD ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan disertai mutilasi terhadap warga sipil di Mimika, Papua. FOTO/DOK.PUSPOMAD

SEBANYAK 6 orang oknum anggota TNI AD ditetapkan sebagai tersangka kasus mutilasi warga sipil di Kampung Pigapu, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua. Mereka semua kini ditahan selama 20 hari ke depan untuk pemeriksaan dan penyidikan.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna menjelaskan,tim penyidik dari Polisi Militer saat ini sudah melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap 6 oknum prajurit TNI AD. Mereka menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan empat warga di Kabupaten Mimika Papua.

Tatang menyebut, tim penyidik dari Polisi Militer sudah melakukan penahanan sementara selama 20 hari terhadap para tersangka. Ini dilakukan untuk memudahkan kepentingan pemeriksaan dan penyidikan.

Baca JugaTragedi Jembatan Roboh di India, 137 Orang TewasTidak Hadir di DPR, KSAD Temui Pasukan yang Akan Tugas Menjaga Wilayah Perbatasan RI-PNG

“Saat ini para tersangka ditahan di ruang tahanan Subdenpom XVII/C Mimika terhitung mulai hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, “ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Mabesad, Selasa (30/8/2022).

Tatang menambahkan, para tersangka seluruhnya berjumlah 6 orang terdiri dari satu orang berpangkat mayor, satu orang berpangkat kapten, satu orang praka dan tiga orang berpangkat pratu. Seluruhnya dari kesatuan Brigif 20/IJK/3 Kostrad.

Baca JugaMerah Putih Gagal Berkibar di Solo Bikin Paskibra Menangis, Gibran Rakabuming: Pokoknya Tetap Semangat, Saya Mohon MaafBPOM: Tak Semua Obat Sirup Termorex Tercemar Etilen Glikol dan Dietilen Glikol

Tatang menegaskan, TNI AD akan serius mengungkap tuntas kasus ini dan akan memberikan sanksi tegas dan berat terhadap para pelaku sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. (*)

Kirim Komentar